Selasa, 18 Juli 2017

Rencana Kebijakan Yang Mempengaruhi Daya Beli Masyarakat Jabar

Rendahnya daya beli masyarakat saat ini menarik untuk dikaji, faktor-faktor apa yang menentukannya dan bagaimana rancangan kebijakan pem... thumbnail 1 summary

Rendahnya daya beli masyarakat saat ini menarik untuk dikaji, faktor-faktor apa yang menentukannya dan bagaimana rancangan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa indikator makroekonomi, ditemukan,  bahwa pola pertumbuhan ekonomi yang sudah berlangsung lama sampai saat ini bias pada sektor industri pengolahan yang padat modal dan teknologi tinggi, sementara sebagian besar masyarakat masih bergelut di sektor pertanian. 

Hasil simulasi perhitungan dengan menggunakan metoda SAM (Social Accounting Matrices) memperlihatkan, bahwa sektor jasa-jasa, sektor industri makanan dan minuman, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan hotel dan restoran, dan sektor pertanian akan berdampak signifikan pada perbaikan daya beli masyarakat Jawa Barat jika mereka tumbuh. Berdasarkan hasil survey, ternyata kunci pengembangan kelima sektor ekonomi tersebut adalah inovasi produk dan kelembagaan, ketersediaan pendanaan, dan iklim usaha yang kondusif. Dalam hal ini pemerintah, harus berperan sebagai regulator yang bisa menawarkan insentif bagi pelaku ekonomi.

Berdasarkan pengertian dan tahapan estimasi daya beli, nampak bahwa terdapat dua pilar penentu daya beli masyarakat yakni pendapatan dan inflasi. Pilar pertama terkait dengan kemampuan mendapatkan sejumlahuang, sedangkan pilar kedua menyangkut kinerja makroekonomi aspek stabilitas harga. Ketika harga-harga barang secara umum mengalami kenaikan atau terjadi inflasi, maka kemampuan mendapatkan barang-barang akan menurun jika besarnya pendapatan tetap. Agar daya beli tetap maka harus terjadi kenaikan pendapatan yang melebihi besarnya tingkat inflasi. Kondisi yang lebih baik adalah pendapatan terus meningkat di satu sisi dan terjadi stabilitas harga yang memuaskan di sisi lain.  

Target besaran angka pertumbuhan sektor ekonomi tersebut dan siapa pelakunya perlu terpetakan secara holistik dan jelas yakni memberi kesempatan seluas-luasnya untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang bisa menawarkan insentif bagi pelaku ekonomi. 

Pertama, mempertemukan dunia pendidikan dengan pelaku usaha. 

Kedua, menggapai dunia perbankan agar melakukan diskriminasi besaran suku bunga untuk usaha mikro dan kecil. 

Ketiga, mendorong kemitraan antara pengusaha mikro, kecil dengan usaha besar yang sejenis untuk mendorong terjadinya transfer teknologi. 

Keempat, menghapus citra sulitnya birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik secara prima seperti melalui internet,  aparatur yang profesional, transparan dan cepat waktu.  

Tidak ada komentar

Posting Komentar