Rabu, 12 Juli 2017

Kredit Melati Dan Harapan Besar Warga Bandung

Program kredit Melati Yang di Luncurkan Ridwan kamil pada tahun 2015 sejati memang layak mendapatkan dukungan dan Aspresiasi dari m... thumbnail 1 summary

Program kredit Melati Yang di Luncurkan Ridwan kamil pada tahun 2015 sejati memang layak mendapatkan dukungan dan Aspresiasi dari masyarakat dan pemerintah provinci jawa barat, Bagaimana tidak karena program ini telah terbukti sukses membebaskan 6 ribu pengusaha kecil dari jeratan utang terhadap rentenir.

 Program yang dikerjasamakan dengn PD BPR ini, dianggap sukses membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya."Dengan tidak adanya tunggakan, itu menunjukan bahwa usaha yang mereka jalankan bisa bertahan," begitu yang di klaim oleh Ridwan Kamil sendiri.

 Sasaran kredit Melati sendiri meliputi usaha mikro perdagangan, mikro bidang jasa dan mikro industri rumah tangga. Pinjaman dapat dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok dengan pinjaman kelompok minimal lima orang dan maksimal sepuluh orang. Pinjaman dalam kredit melati ini dimulai dari Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 30 juta yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dana dan jaminan yang diberikan.

 Pemberian, kredit Melati ini, menurut Emil cukup kreatif. Lantaran memberikan pinjaman tidak hanya kepada persereorangan, tetapi kepada kelompok."Tanggung jawab yang dipikul juga dengan sistem tanggung renteng. Artinya, jika dalam satu kelompok ada satu orang yang menunggak, maka utang ditanggung teman satu kelompoknya Dengan begitu, bisa mengurangi bahkan menghilangkan kemungkinan nasabah yang menunggak, sehingga mengurangi resiko kerugian yang diderita PD BPR.

 "Itu terbukti, tahun ini PD BPR bisa meraih laba sampai Rp2 miliar, padahal tahun sebelumnya hanya Rp900 juta. Pada program ini akan diberikan kredit bunga ringan kepada warga Kota Bandung untuk melawan rentenir.yang bahkan pada awalnya di janjikan akan mendapatkan bungan sebesar 0%

Berbagai Permasalahan 


Setelah program ini resmi di gulirkan oleh Ridwan Kamil untuk masyarakat kota Bandung , ternyata menuai berbagai macam reaksi, baik yang positif maupun yang bersifat negatif dan memojokkan. Tak sedikit calon Nasabah yang mengeluh tentang lamanya waktu pencairan yang bisa memakan waktu berbulan bulan, padahal pada saat peresmian di janjikan kepada masyarakat bahwa proses nya tidak memakan waktu lama hanya 1 hari kerja setelah berkas dan syarat terpenuhi. Selain pencairannya yang membutuhkan waktu lama dan kerap tak sesuai dengan jumlah yang dimohon, masa pelunasan pinjaman (tenor) yang hanya satu tahun juga dianggap memberatkan.

Ini diungkapkan Wati (38), yang sedianya akan mengajukan pinjaman Rp 30 juta untuk usaha konfeksi yang tengah ia dan suaminya lakoni. "Jika untuk pinjaman Rp 10 juta saja angsurannya Rp 830 ribu per bulan karena masa pelunasannya hanya satu tahun, bayangkan jika pinjamnya Rp 30 juta.

Dengan masa pelunasan yang sama, cicilan setiap bulannya akan mencapai sekitar Rp 2,5 juta. Jumlah itu tentu akan terasa berat," ujar warga Jalan Jalan Anyer Dalam, Kelurahan Kebonwaru Bandung.

 Selain itu, ternyata program yang dicanangkan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, tersebut ada potongan dana saat pencairan. Manajer Melati PD BPR Kota Bandung, Sidiq Permana, mengatakan potongan dana sebesar 8 persen dari dana total pengajuan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan demi kelancaran Kredit Melati.

 "Ilustrasinya, pinjaman sejuta potongan Rp80 ribu. Uang yang diterima sebesar Rp920 ribu. Angsuran perbulan Rp83.350," kata Sidiq Potongan sebesar Rp80 ribu, kata dia, digunakan untuk biaya operasional seperti biaya listrik, tinta, kertas, dan brosur. Bagi warga yang telat membayar angsuran pinjaman, pihak BPR pun memberlakukan bunga yang akan dikenakan kepada nasabahnya. "Telat pembayaran ada bunga sebesar 0,2 persen per hari dari jumlah angsuran," tegasnya.

 Leletnya Pelayanan PD BPR 


 Sementara itu, proses pencairan kredit diakui Sidiq hingga saat ini belum bisa satu hari tuntas seperti yang diwacanakan Emil. Karena, lanjut Sidiq, pihaknya harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perbankan dan ada beberapa proses yang harus dilalui. Salah satunya melakukan survei kepada pemohon kredit.

 "Kami harus mengikuti aturan perbankan. Mulai dari pay checking, survei lapangan, analisis lapangan, hingga jaminan tempat tinggal. Kita harus tetap gunakan prosedur berjalan tetap. Rata-rata dua atau tiga hari setelah survei dana baru cair,"

 Kekecewaan juga dirasakan oleh Sri (45) salah satu perwakilan dari kelompok warga RW 04, Jalan Anyer Kota Bandung. Ia bahkan mengaku telah putus harapan. “Kita langsung mengajukan setelah Kredit Melati resmi di launching. Tetapi sampai saat ini kita belum mendapat informasi apa-apa, kapan dana yang diajukan akan cair,” kata Sri saat ditemui.

 Ia bersama empat rekannya telah melengkapi semua persyaratan pinjaman lunak yang diberikan Pemkot Bandung. Bahkan kelompoknya telah melampirkan foto barang elektronik sebagai syarat jaminan. “Semua sudah lengkap termasuk surat keterangan usaha dari RT/RW,”ucapnya. Mendapati situasi ini, Sri pun menyayangkan sistem pelayanan dari PD BPR Kota Bandung. Padahal menurut dia, program Kredit Melati yang diluncurkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, disambut antusias besar, khususnya oleh masyarakat bawah.

 “Nyatanya seperti ini, tidak seperti dipemberitaan media yang menyebutkan kalau persyaratan lengkap akani masyarakat langsung cair satu hari. Kita sudah hampir satu bulan loh menunggu,”keluhnya

 Mencari Solusi 


 Berbagai macam masalah yang timbul atau perbedaan pemahaman harusnya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah kota Bandung,khususnya Walikota Bandung ,Ridwan Kamil. Agar polemik ini tidak berkepanjangan sehingga tidak memberikan sentimen negatif di masyarakat yang sudah terlanjur banyak berharap pada program ini.

 Pada Pasal 38 ayat (2) UU UMKM disebutkan dinyatakan bahwa koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM

Tidak ada komentar

Posting Komentar